Udah kyk perang dunia ke3 aja. Semakin lama semakin panas... dan tidak berujung.

JAKARTA - Sikap Komisi VII DPR yang menghardik PT Pertamina bisa berimbas luas. Tidak hanya memperkeruh hubungan yang seharusnya berjalan harmonis, namun juga bisa mencoreng citra Pertamina di mata internasional.

"Ini amat disayangkan, kejadian yang baru pertama kali di saat semua pihak berusaha untuk mencari mitra strategis. Apalagi dampak krisis global, cari investor begini kan sulit, Bagaimana mau menyaingi perusahaan kelas dunia setaraf Petronas, Exxon dan lainnya," saat berbincang dengan pengamat perminyakan Kurtubi, saat dihubungi okezone, di Jakarta, Selasa (17/2/2009).

Dia menambahkan, seharusnya Pertamina tidak menjadi satu sikap yang berlebih dalam merespons tragedi Senin 16 Februari sore kemarin. Terlebih anggota DPR merupakan perwakilan rakyat yang kritis. Jadi jika terdapat sedikit kata-kata yang "menyentil, dia menilai satu hal yang wajar.

"Ini baru kejadian pertama kali yang saya lihat dan cukup menarik untuk disimak. Ketakutan mulai muncul, di saat Pertamina baru pertama kalinya memiliki direktur utama seorang wanita. Selain itu pandangan pelaku bisnis terhadap BUMN pasti menjadi tercoreng," ungkapnya.

Sebab, kejadian yang dapat mencoreng citra Pertamina tidak hanya sampai terdengar ke telinga investor dalam negeri saja. Bahkan, lanjutnya, kabar memalukan tersebut bisa bergaung hingga ke luar, sebab banyak media asing yang memberitakan Dirut Pertamina Karen Agustian dijuluki satpam.

"Rapat-rapat sejenis sudah cukup banyak digelar, dan seharusnya jika ada kata yang kurang enak dimaklumi saja. Jangan terlalu dibawa emosi. Kritikan bisa menjadi pemacu positif bagi yang bisa memahami hal tersebut," pesannya.

Sekadar kilas balik, pada 10 Februari kemarin berlangsung rapat dengar pendapat (RDP) yang pertama kali untuk Karen Agustiawan sebagai Karen dengan Komisi VII DPR RI. Rapat tersebutpun diagendakan sebagai 'fungsi pengawasan' yang dilakukan oleh Komisi VII tersebut.

Rapat tersebut dipimpin oleh wakil ketua Fraksi yang berasal dari F PDIP Sonny Keraf, pada kesempatan tersebut rapat dihadari oleh banyak anggotanya. Tampak diantaranya adalah Tjatur Sapto Edi dari F PAN serta Effendy Simbolon dari F PDIP.

Pada kesempatan itu dibahaslah mengenai banyak hal, seperti masalah BBM, maupun produksi hulu Pertamina. Dan pada suatu pembahasan, arah wacana rapat mengalir menjadi flashback kepada proses pemilihan dirut Pertamina.

Saat itu, banyak suara menyeruak yang mempertanyakan ketidakjelasan proses pergantian dirut maupun alasan pergantian dirut.

Keraguan Anggota dewan tersebut semakin 'menjurus', pasalnya, Karen dan Wakil Direktur Utama Pertamina, Omar S Anwar, yang baru pun sama-sama yang merupakan 'wajah baru' di Pertamina.

"Kalau begitu, tidak perlu orang seperti itu untuk menjadi direksi Pertamina. Satpan saja juga bisa kalau begitu," ujar Effendy dengan sedikit mencibir kala itu.

Kata-kata inilah yang membuat Karen yang juga merupakan Direktur Hulu dari Pertamina ini, menjadi sedikit geram. Sehingga, pada sore tadi usai RDP yang diagendakan sebagai jawaban Pertamina atas RDP 10 Februari lalu dengan Komisi VII pun ia sedikit menunjukan emosinya.

"Kita akan kooperatif, apa yang ditanyakan akan kita jawab. Tapi kalau sudah disamakan dengan satpam, sudah keterlaluan," katanya.

Hal yang samapun ternyata dirasakan oleh sekretaris Perusahaan Pertamina Toharso, Iapun berinisiatif untuk mengirimkan surat. Hal ini pun, tetapi sebelumnya, ia telah berkoordinasi dengan bagian legal (hukum) dari perseroan tersebut.

Toharso yang menandatangani surat itu menuturkan, bahwa apa yang dilakukan oleh anggota Komisi VII DPR telah keluar dari subtansi yang telah diagendakan.

"Melanggar tata tertib pasal 110-117," ucap Toharso saat diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi oleh Komisi VII, tadi sore.

Hal itupun dibantah mentah-mentah oleh anggota dewan. Bahkan, selanjtunya Sonny yang memimpin sidang kala itu 'mengusir Pertamina' dengan menunda dan menutup rapat hingga jangka waktu yang belumditentukan. "Hingga Pertamina bisa kooperatif lagi dengan DPR," pungkasnya. (rhs)