Pertamina.
Baru saja belasan hari dipimpin seorg pemimpin wanita, utk kali pertama pula, Karen Agustiawan Galaila, ehh langsung kena musibah. Ya, apa lg kalo bukan perang publik. Cm masalah kata2 lg.. Headline di harian Jawa Pos menulis "Dirut Pertamina Berkaca-kaca" ataupun harian The Jakarta Post "Pertamina's New Boss Gets Bullied by Lawmakers" hmm saya tak mampu berkata-kata...

Mari meninjau masalah ini dari beberapa sudut. Dari dalam dan dari luar.


1. Dari dalam

a. Mental
Bukankah hal ini menunjukkan bagaimana mental para petinggi2 publik kita? Bknnya membangun, malah saling tuduh dan saling tunjuk. Pada RDP pun, pertanyaan anggota dewan yg diajukan tak pelak juga melebar di luar aspek teknis. Fokus tdk jelas. Blurred mechanism. Dan ternyata, hal yg sama juga biasa terjadi pada direksi PLN. Bedanya, mereka sudah piawai menghadapi berbagai gencatan kata. Sedangkan Pertamina masih ijo royo-royo. Semakin membingungkan. Apakah yg salah pihak komisi VII DPR RI yg keterlaluan dan keluar jalur dlm memberikan pertanyaan, atau memang pihak Pertamina yg hrs dipertanyakan? Akan jd apa negara ini?

b. Pandangan akan kesetaraan gender
Dgn adanya insiden ini, sadar tdk sadar, mau tdk mau akan timbul pemikiran tersendiri ttg kesiapan bu Karen dlm memegang jabatan Dirut Pertamina. Dan hal ini, yg sangat disayangkan, akan juga menyeret gendernya sbg wanita pertama pemimpin Pertamina. Akankah wanita terus dipertanyakan? Seperti diberitakan "wajah memerah dan mata sembab berkaca-kaca."


2. Dari luar

a. Ekonomi
Bukankah dampak krisis global telah begitu nyata. Cari investor susah, pasar modal kolaps di mana-mana, pertumbuhan ekonomi tersendat. Bagaimana mau bersaing dgn perusahaan kelas dunia setaraf Petronas, Exxon?

b. Sosial
Menunjukkan kinerja dan hub kerjasama yg benar2 hrs ditingkatkan. Kalau hub dlm negeri sendiri penuh gejolak, bagaimana bisa max dgn hub luar negeri? Jgn2 malah terjd neo-kolonialisme secara tdk disadari. Hayo, siapa yg mau?

c. Budaya
Budaya gontok2an dlm menyelesaikan masalah, tdk pernah pakai kepala dingin atau akal sehat manusia. Lebih menekankan otot2an drpd otak2an.

d. Hankam
Nambah-nambahin kerjaannya aparat aja. Apalagi jika sampai terjadi hal-hal yg tdk diinginkan yg lebih kekanak-kanakan, spt adu jotos di tempat rapat, saling mengusir satu sama lain.. huff


Kesimpulannya, hidup sudah susah jgn ditambah susah deh. Jgn nambah2in masalah yg tdk ada urgencynya. Bukankah lebih baik kita bergandengan tangan berjalan menuju Indonesia yg lebih baik dan sejahtera? Pertayaan yg paling penting, sampai kpn kita mau terus bertanya2 tanpa mengambil tindakan? NATO tdk akan pernah menyelesaikan masalah. Mungkin suatu saat nanti dlm fit-and-proper test perlu diperlengkapi dgn test psikologi kesiapan mental ganda?

Dimulai dgn datangnya Menlu AS Hilary Clinton bsk ke Indonesia, mari kita memfokuskan diri pada hub kerjasama yg membangun bknnya saling menjatuhkan. Lihat saja akan ada pembaruan seperti apa dlm "change we believe in" "yes, we can" Obama.

See you in the next post!



All the love in the world,
MissRainbowSky

Selasa, 17/02/2009 16:10 WIB
Rapat Perdamaian Pertamina-Komisi VII Diundur Jadi 23 Februari
Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance

Jakarta - Rapat perdamaian antara Pertamina dan Komisi VII yang semula dijadwalkan besok Rabu (17/2/2009) diundur menjadi Senin (23/2/2009). Alasannya, Komisaris Utama Pertamina Jenderal (Purn) Sutanto sedang berada di luar kota.

"Rencananya memang besok malam, tapi karena Komisaris Utama di luar kota sampai tanggal 19 Februari makanya di atas itu, berarti Senin tanggal 23 Februari," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Soetan Batoegana saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (19/2/2009).

Menurut Soetan, isi dari surat yang dikirimkan itu wajar, hanya mekanisme penyampaiannya tidak seperti itu.

"Harusnya kalau keberatan dilaporkan lewat BK DPR. Soalnya ini pertama kali makanya anggota DPR tersinggung dengan cara penyampaian tersebut," katanya.

Soetan menjelaskan, pihaknya akan mengirimkan surat undangan tersebut hari ini. "Hari ini suratnya akan kita kirimkan," jelasnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi VII Airlangga Hartanto membenarkan bahwa akan ada rapat dengan Pertamina pada tanggal 23 Februari mendatang. Namun menurut Airlangga rapat tersebut hanya rapat biasa dan tidak secara khusus membahas surat yang dilayangkan Pertamina.

"Itu bukan rapat untuk mengklarifikasi, tapi hanya melanjutkan RDP sebelumnya. Tapi tergantung anggota lain kalau mau membahasnya," tandasnya.

Sementara itu, sekretaris menteri BUMN Said Didu menyatakan ia masih belum menerima surat undangan tersebut. "Saya belum terima mungkin langsung ke Pak Menteri," ungkapnya dalam pesan singkat yang diterima detikFinance.

(epi/lih)

Udah kyk perang dunia ke3 aja. Semakin lama semakin panas... dan tidak berujung.

JAKARTA - Sikap Komisi VII DPR yang menghardik PT Pertamina bisa berimbas luas. Tidak hanya memperkeruh hubungan yang seharusnya berjalan harmonis, namun juga bisa mencoreng citra Pertamina di mata internasional.

"Ini amat disayangkan, kejadian yang baru pertama kali di saat semua pihak berusaha untuk mencari mitra strategis. Apalagi dampak krisis global, cari investor begini kan sulit, Bagaimana mau menyaingi perusahaan kelas dunia setaraf Petronas, Exxon dan lainnya," saat berbincang dengan pengamat perminyakan Kurtubi, saat dihubungi okezone, di Jakarta, Selasa (17/2/2009).

Dia menambahkan, seharusnya Pertamina tidak menjadi satu sikap yang berlebih dalam merespons tragedi Senin 16 Februari sore kemarin. Terlebih anggota DPR merupakan perwakilan rakyat yang kritis. Jadi jika terdapat sedikit kata-kata yang "menyentil, dia menilai satu hal yang wajar.

"Ini baru kejadian pertama kali yang saya lihat dan cukup menarik untuk disimak. Ketakutan mulai muncul, di saat Pertamina baru pertama kalinya memiliki direktur utama seorang wanita. Selain itu pandangan pelaku bisnis terhadap BUMN pasti menjadi tercoreng," ungkapnya.

Sebab, kejadian yang dapat mencoreng citra Pertamina tidak hanya sampai terdengar ke telinga investor dalam negeri saja. Bahkan, lanjutnya, kabar memalukan tersebut bisa bergaung hingga ke luar, sebab banyak media asing yang memberitakan Dirut Pertamina Karen Agustian dijuluki satpam.

"Rapat-rapat sejenis sudah cukup banyak digelar, dan seharusnya jika ada kata yang kurang enak dimaklumi saja. Jangan terlalu dibawa emosi. Kritikan bisa menjadi pemacu positif bagi yang bisa memahami hal tersebut," pesannya.

Sekadar kilas balik, pada 10 Februari kemarin berlangsung rapat dengar pendapat (RDP) yang pertama kali untuk Karen Agustiawan sebagai Karen dengan Komisi VII DPR RI. Rapat tersebutpun diagendakan sebagai 'fungsi pengawasan' yang dilakukan oleh Komisi VII tersebut.

Rapat tersebut dipimpin oleh wakil ketua Fraksi yang berasal dari F PDIP Sonny Keraf, pada kesempatan tersebut rapat dihadari oleh banyak anggotanya. Tampak diantaranya adalah Tjatur Sapto Edi dari F PAN serta Effendy Simbolon dari F PDIP.

Pada kesempatan itu dibahaslah mengenai banyak hal, seperti masalah BBM, maupun produksi hulu Pertamina. Dan pada suatu pembahasan, arah wacana rapat mengalir menjadi flashback kepada proses pemilihan dirut Pertamina.

Saat itu, banyak suara menyeruak yang mempertanyakan ketidakjelasan proses pergantian dirut maupun alasan pergantian dirut.

Keraguan Anggota dewan tersebut semakin 'menjurus', pasalnya, Karen dan Wakil Direktur Utama Pertamina, Omar S Anwar, yang baru pun sama-sama yang merupakan 'wajah baru' di Pertamina.

"Kalau begitu, tidak perlu orang seperti itu untuk menjadi direksi Pertamina. Satpan saja juga bisa kalau begitu," ujar Effendy dengan sedikit mencibir kala itu.

Kata-kata inilah yang membuat Karen yang juga merupakan Direktur Hulu dari Pertamina ini, menjadi sedikit geram. Sehingga, pada sore tadi usai RDP yang diagendakan sebagai jawaban Pertamina atas RDP 10 Februari lalu dengan Komisi VII pun ia sedikit menunjukan emosinya.

"Kita akan kooperatif, apa yang ditanyakan akan kita jawab. Tapi kalau sudah disamakan dengan satpam, sudah keterlaluan," katanya.

Hal yang samapun ternyata dirasakan oleh sekretaris Perusahaan Pertamina Toharso, Iapun berinisiatif untuk mengirimkan surat. Hal ini pun, tetapi sebelumnya, ia telah berkoordinasi dengan bagian legal (hukum) dari perseroan tersebut.

Toharso yang menandatangani surat itu menuturkan, bahwa apa yang dilakukan oleh anggota Komisi VII DPR telah keluar dari subtansi yang telah diagendakan.

"Melanggar tata tertib pasal 110-117," ucap Toharso saat diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi oleh Komisi VII, tadi sore.

Hal itupun dibantah mentah-mentah oleh anggota dewan. Bahkan, selanjtunya Sonny yang memimpin sidang kala itu 'mengusir Pertamina' dengan menunda dan menutup rapat hingga jangka waktu yang belumditentukan. "Hingga Pertamina bisa kooperatif lagi dengan DPR," pungkasnya. (rhs)

ekonomi.okezone.com